Sebuah Catatan Perjalanan, Merger Database SIMPUS, 2009

Leave a comment

Menyusuri setiap kecamatan di Kabupaten Makmur, menjangkau setiap Puskesmas. Perjalanan yang mengasyikan, kadang jalannya bagus, ada juga jalan yang berlubang.
Bertegur sapa dengan teman teman petugas Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, sesekali diiringi canda ( biar tidak jenuh ).Dari Puskesmas Baki, kemudian bergerak ke timur ke Puskesmas Polokarto.
Merangsek ke utara ke Puskesmas Mojolaban.

Kartasura menunggu giliran….
Rencananya, target tim informasi dan data kesehatan, akan menuntaskan Puskesmas Kartasura dan Puskesmas Gatak sebelum hajatan akbar demokrasi. Bukan pekerjaan yang susah sih, tetapi butuh kecermatan dan kesabaran. Semangat itu pula yang hendak kami sebarkan kepada teman-teman petugas SIMPUS. Selalu ada celah untuk mengalir, ibarat air.

Itulah sepenggal catatan perjalanan tim Informasi dan Data Kesehatan, dalam rangka menyelaraskan database pasien di Puskesmas Induk yang termerger. (Sesuai Peraturan Daerah tentang SOTK 2008). Tidak terasa, ternyata sudah hampir 4 tahun kami memikul amanah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas.
Banyak orang menulis di kolom surat kabar mengenai penerapan resep elektronik atau bahkan pelayanan terintegrasi dalam sebuah sistem informasi, walaupun kadang masih ujicoba atau pilot project.
Yang kami laksanakan di Kabupaten Makmur ini, adalah penerapan dalam skala massif, seluruh pelayanan di Puskesmas Induk, dengan landasan teori yang amat minim.
Kemauan dan tekat kami sudah bulat, kami harus memperbaiki pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan dasar, ujung tombak sektor kesehatan.
Berangkat dari visi dan keyakinan, kami yakin, sebuah sistem informasi kesehatan (SIMPUS), hasil karya anak negeri ini akan mampu menjawab tantangan sektor kesehatan di masa mendatang.
Keyakinan itu semakin membuncah tatkala Global Conference on Open Source (GCOS) 2009, kami bertemu salah satu konsultan WHO Asia Pacifik, Alvin Marcelo memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. “Amazing !!!”
Kami semakin sadar, kami berada di jalur yang benar, ketika tidak dinyana, secara pribadi mendapat jabat tangan dan apresiasi dari Prof Soegi, pakar Biomedik ITB.
Kesimpulan kami, bahwa dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, bukanlah berorientasi proyek, pengadaan hardware dan software semata, tetapi yang lebih penting adalah pendampingan secara kontinyu dan berkelanjutan.
Dari salah satu pelosok kabupaten di Jawa Tengah, kami sampaikan pengalaman dan pesan ini, kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sektor kesehatan di seluruh penjuru mata angin.
(sambil berpose seperti Optimus Prime, pimpinan Autobots, di akhir film Transformer)
Advertisements

catatan masa lalu, 5 Januari 2009, Tentang PNS

Leave a comment

Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil atau PNS, merupakan dambaan banyak orang. Apalagi di masa sekarang ini, yang katanya sedang krisis global. Banyak orang mulai melirik PNS menjadi sebuah pilihan karir. Gajinya memang tidak sebanding dengan kerja di perusahaan bonafid. Kenyamanan dan kepastian akan hari tua jadi pertimbangan utama.
Say termasuk orang yang dulu anti dengan PNS, karena dulu masuk PNS kebanyakan harus dengan uang, alias menggaji diri sendiri dengan uang sendiri. Tetapi Alhamdulillah, seiring perubahan zaman dan tuntutan kompetensi, proses saya menjadi PNS bisa mulus. Orang Jawa bilang bejo kemayangan, beruntung sekali, tanpa sepeser rupiah pun. Bahkan ada juga orang yang ‘nyeluthuk’ dulu masuknya lewat siapa Mas?
Mau emosi percuma, mau ketawa juga tidak lucu
Hari gini jadi PNS pakai bayar, apa kata dunia ? (kayak iklan pajak itu lho). Terpaksa juga harus menjelaskan kepada mereka, walaupun kelihatannya mereka tidak percaya 100 %. Ironis khan …..
Sejak dulu saya mempunyai keyakinan, kalau kita mempunyai kemampuan maka pekerjaanlah yang butuh kita. Tidak perlulah kita menempuh jalan yang tidak terhormat untuk jadi PNS. Peribahasa Jawa, ‘ nek tiba rejaning jaman kabeh kekarepan kuwi isoh digayuh ‘
So, buat yang mau menjadi PNS, yakin dan berusahalah dengan cara yang benar!
Kalau Anda memang pantas jadi pelayan publik dan negara, maka suatu saat Anda akan bergabung juga dengan kami, Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen tidak wajib Eselon, Eselon Tidak Harus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen

10 Comments

 

Seiring dengan keluarnya regulasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan birokrasi maka akan sangat akrab dengan istilah pejabat pembuat komitmen. Istilah lamanya, pimpinan proyek atau pimpinan bagian proyek.

Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) merupakan tokoh penting dalam pengadaan barang dan jasa, karena PPK merupakan orang yang bertanggung jawab atas  pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Perpres 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 7). Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.

Di era lama, orang menganggap jabatan PPK merupakan jabatan basah, karena ‘memakmurkan’ orang yang menjabatnya. Sehingga banyak pejabat struktural kadang berlomba-lomba untuk menjadi PPK. Tetapi di era reformasi ini, jabatan PPK menjadi momok bagi birokrat.

Alasannya tidak lain karena PPK sangat rentan dengan masalah hukum, terkait dengan pelaksanaan kontrak. Akan sangat lazim kita jumpai kasus tindak pidana korupsi terkait PBJ, pastilah menyeret PPK dan penyedia barang/jasa. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari dokumen kontrak yang dibuat oleh PPK dan penyedia.

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2, syarat menjadi PPK tersurat dengan tegas :

  1. memiliki integritas;
  2. memiliki disiplin tinggi;
  3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  5. menandatangani Pakta Integritas;
  6. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
  7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

  1. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
  2. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  3. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Dalam uraian diatas cukup jelas mengenai syarat menjadi PPK, sehingga sesuai dengan judul artikel ini, kita dapat menarik kesimpulan sementara, bahwa apabila seorang pejabat struktural atau bahkan eselon menjadi PPK, harus memenuhi syarat di atas.

PPK di daerah

Sejak keluarnya Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, banyak gejolak muncul di daerah. Salah satu bagian yang paling ‘hot’ di Permendagri 21 ini adalah pasal 10A menyebutkan :

“Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

Pengguna Anggaran yang dalam hal ini Kepala SKPD menjadi kelabakan, tetapi bagi cerdas menangkap uraian di Pasal 11, maka akan terlihat jelas bahwa salah satu kewenangan yang paling ditakuti Pengguna Anggaran, menjadi PPK, dapat dilimpahkan.

Kesimpulan

Menjadi catatan penting bagi setiap penyelenggara negara baik di pusat dan di daerah, bahwa kegiatan PBJ, yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan.  PBJ dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan kontrak, serta serah terima barang/jasa/pekerjaan. Seorang PPK merupakan jenderal yang mengatur irama proses  PBJ, sehingga kalaulah diserahkan kepada orang yang belum memahami di setiap aspek dan tahapannya, maka dikhawatirkan output kegiatan PBJ tidak akan tercapai.

Hanya orang yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana amanat Perpres yang akan mampu mengawal PBJ sehingga bebas terjerat dari berbagai masalah, terutama masalah hukum. Sehingga PPK tidak harus dijabat oleh orang yang mempunyai eselon, dan sebaliknya orang yang punya eselon jangan memantaskan diri menjadi PPK, kecuali telah memenuhi syarat menjadi PPK.