Pejabat Pembuat Komitmen tidak wajib Eselon, Eselon Tidak Harus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen

10 Comments

 

Seiring dengan keluarnya regulasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan birokrasi maka akan sangat akrab dengan istilah pejabat pembuat komitmen. Istilah lamanya, pimpinan proyek atau pimpinan bagian proyek.

Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) merupakan tokoh penting dalam pengadaan barang dan jasa, karena PPK merupakan orang yang bertanggung jawab atas  pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Perpres 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 7). Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.

Di era lama, orang menganggap jabatan PPK merupakan jabatan basah, karena ‘memakmurkan’ orang yang menjabatnya. Sehingga banyak pejabat struktural kadang berlomba-lomba untuk menjadi PPK. Tetapi di era reformasi ini, jabatan PPK menjadi momok bagi birokrat.

Alasannya tidak lain karena PPK sangat rentan dengan masalah hukum, terkait dengan pelaksanaan kontrak. Akan sangat lazim kita jumpai kasus tindak pidana korupsi terkait PBJ, pastilah menyeret PPK dan penyedia barang/jasa. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari dokumen kontrak yang dibuat oleh PPK dan penyedia.

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2, syarat menjadi PPK tersurat dengan tegas :

  1. memiliki integritas;
  2. memiliki disiplin tinggi;
  3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  5. menandatangani Pakta Integritas;
  6. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
  7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

  1. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
  2. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  3. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Dalam uraian diatas cukup jelas mengenai syarat menjadi PPK, sehingga sesuai dengan judul artikel ini, kita dapat menarik kesimpulan sementara, bahwa apabila seorang pejabat struktural atau bahkan eselon menjadi PPK, harus memenuhi syarat di atas.

PPK di daerah

Sejak keluarnya Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, banyak gejolak muncul di daerah. Salah satu bagian yang paling ‘hot’ di Permendagri 21 ini adalah pasal 10A menyebutkan :

“Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

Pengguna Anggaran yang dalam hal ini Kepala SKPD menjadi kelabakan, tetapi bagi cerdas menangkap uraian di Pasal 11, maka akan terlihat jelas bahwa salah satu kewenangan yang paling ditakuti Pengguna Anggaran, menjadi PPK, dapat dilimpahkan.

Kesimpulan

Menjadi catatan penting bagi setiap penyelenggara negara baik di pusat dan di daerah, bahwa kegiatan PBJ, yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan.  PBJ dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan kontrak, serta serah terima barang/jasa/pekerjaan. Seorang PPK merupakan jenderal yang mengatur irama proses  PBJ, sehingga kalaulah diserahkan kepada orang yang belum memahami di setiap aspek dan tahapannya, maka dikhawatirkan output kegiatan PBJ tidak akan tercapai.

Hanya orang yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana amanat Perpres yang akan mampu mengawal PBJ sehingga bebas terjerat dari berbagai masalah, terutama masalah hukum. Sehingga PPK tidak harus dijabat oleh orang yang mempunyai eselon, dan sebaliknya orang yang punya eselon jangan memantaskan diri menjadi PPK, kecuali telah memenuhi syarat menjadi PPK.

Advertisements

Dedikasi dan Profesi Pengadaan

Leave a comment

Ilmu memang mahal, tetapi tidak pantas untuk dikomersilkan

Berbicara masalah pengadaan, bagi sebagian besar orang akan menganggap sebagai tugas besar, dengan risiko yang teramat besar pula. Mungkin juga banyak yang berpandangan tidak sebanding dengan honor yang tidak begitu besar. Tetapi ada juga orang yang berharap bisa terlibat dalam pengadaan, karena ada ‘imbalan’ besar pula yang bisa diambil dari sana. Hal tersebut bukanlah hal yang mengada-ada. Apabila kita amati lebih cermat perkembangan dari waktu ke waktu, maka kasus pengadaan barang dan jasa mendominasi hampir 80 % kasus korupsi di KPK. Menyedihkan ……

Bagi kami pribadi, itu tidaklah mengherankan. Proporsi pejabat publik yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dibanding dengan pejabat publik yang mengenyam pelatihan pengadaan barang dan jasa yang benar (kami tegaskan pelatihan PBJ yang benar) belumlah seimbang. Bila semakin dikaji lebih dalam, maka bisa jadi akan ditemukan korelasi yang signifikan antara para pengajar (instruktur) PBJ yang berdedikasi tinggi dibanding dengan kualitas para pejabat publik yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Bisa jadi lho …..

Berdedikasi tinggi ??? Apa pula makna itu. Mungkin ada baiknya pemaparan ini kita renungkan.

Kami tergelitik mengikuti perdebatan dalam milis instruktur PBJ, mengenai kasus adanya oknum narasumber pelatihan PBJ yang meminta tambahan honor kepada penyelenggara pelatihan. Perdebatan semakin bergulir, ada yang berharap adanya keterbukaan untuk mengungkap oknum yang bersangkutan, tetapi ada pula yang menjadikan diskursus ini mengarah kepada formulasi standar profesi.

Ahhhh, apa pula itu ??? Bahwa profesi instruktur atau narasumber pengadaan, haruslah memiliki standar minimal, kalau perlu seperti bidang kedokteran. Menurut pemapar konsep ini, semisal Ikatan Dokter Indonesia, sebagai wadah profesi kemanusiaan, juga memikirkan profesionalisme (baca : memikirkan kesejahteraan profesi). Wah, apa benar statemen tersebut ?

Setahu kami, selama dinas di instansi kesehatan ini, tunjangan dokter per bulan tertinggi hanyalah  1 juta dengan golongan fungsional dokter utama. Kalau mau ke daerah terpencil tunjangan bisa mencapai 5 juta/bulan, dan di daerah sangat terpencil tunjangan bisa mencapai 10 juta/bulan. Itu sudah termasuk berbagai faktor risiko yang ada. Itu profesi seorang dokter.

Kegiatan pelatihan PBJ dengan minimal 30 Jam Pelajaran, tidaklah lebih berat dibanding profesi dokter di daerah terpencil tadi. Sehingga, kalau saja panitia penyelenggara memberikan honor  hanya 200 ribu/JP itu sudah sangat memadai, dengan catatan semua akomodasi dan transportasi sudah ditanggung penyelenggara. Mungkin juga ada yang akan berkomentar berlawanan. Bukankah Standar Biaya Umum menyatakan honor per jam untuk seorang moderator saja mencapai 500 ribu, kenapa pembicara/narasumber/instruktur bisa dibawah seorang moderator.

Saudaraku………

Dengan hanya 200 ribu/JP, berarti seorang instruktur akan menerima 6 juta/3 hari pelatihan. 6 juta untuk 30 JP, lebih dari memadai karena akomodasi dan transportasi ditanggung oleh penyelenggara. Bagi yang menganggap instrukur sebagai profesi, tolong angka itu dibandingkan dengan seorang dokter yang bertugas di daerah sangat terpencil ??? Atau perlu dibandingkan dengan prajurit penjaga perbatasan yang harus bertugas sekian bulan di pelosok negeri ???

Saudaraku ………..

Ilmu memang mahal, bahkan tiada harga yang pantas untuk suatu ilmu. Tetapi sadarkah kita, darimana kita memperoleh ilmu tersebut, bisakah kita menjadi narasumber/instruktur tanpa mengikuti TOT, yang notabene dibiayai oleh negara, dibiayai dari pajak rakyat ??? Akankah kita tetap sombong bahwa ilmu tadi milik kita sepenuhnya, sehingga dengan semangat membara kita meminta standar minimal honor ?

Saudaraku …………

Tatkala kita menuntut honor sesuai SBU saja, seharusnya kita miris.

Bukan instruktur yang bertanggung jawab dalam sebuah proses pengadaan, sekali lagi BUKAN INSTRUKTUR. Yang memiliki seluruh risiko dalam proses PBJ  adalah mereka yang kita ajar dalam pelatihan PBJ, karena merekalah yang akan menjadi Pokja ULP, PPHP atau bahkan PPK. Kesalahan seorang instruktur dalam menyampaikan materi pelatihan tidak akan berakibat fatal, kecuali turunnya kredibilitas yang bersangkutan. Tetapi kesalahan proses PBJ oleh mereka yang kita latih, bisa berakibat dari minimal sampai sangat fatal (berisiko hukum). Coba bandingkan honor seorang pengajar/narasumber menurut SBU dengan honor mereka yang terlibat PBJ sesuai SBU. Adilkah itu ? Honor tertinggi PPK sesuai SBU, untuk kontrak di atas 100 M, tidak lebih dari 2 juta. Coba kita bandingkan dengan waktu yang harus dialokasikan untuk proses PBJ, yang mungkin bisa mencapai bulanan, sejak dari perencanaan sampai dengan penyerahan pekerjaan.

Mungkin sementara cukup 3 pertimbangan tadi Saudaraku …….

Kita semua berkeinginan bahwa pengadaan kredibel sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa tercinta. Membersihkan proses pengadaan dari stigma negatif yang selama ini melekat.  Jujur saja, bangsa di manapun masih akan menempatkan posisi dokter sebagai strata warga terhormat dan kelas satu, tetapi pernahkah kita membaca sebuah kisah seorang dokter yang fenomenal, Hunter “Patch” Adam ?

Sebuah dedikasi profesi yang tidak tergantung kepada materi, silakan Saudara semua menyimpulkan, mohon maaf bila kurang berkenan di hati, ini hanyalah opini.

Salam hangat Atas Yuda Kandita, seorang junior, Sukoharjo 12 Mei 2011